BENARKAH BEKERJA DI PEMERINTAHAN PASTI SESUAI JOBDESK JABATAN?

Instansi Pemerintah adalah tempat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tupoksi masing-masing instansi terhadap pelayanan berbeda satu dengan yang lain. Ada instansi yang pelayanannya melalui kesehatan, telekomunikasi, dan beragam pelayanan yang lain. Dengan tupoksi yang berbeda, apakah pekerjaan pegawainya ideal?

Yuk simak pengalaman saya bekerja di instansi pemerintah sebagai pegawai kontrak selama 4 tahun dan sebagai CPNS/PNS selama 1 tahun lebih 3 bulan.

Sebelum menjadi PNS saya bekerja di instansi pemerintah provinsi sebagai pegawai kontrak. Menjadi pegawai kontrak tidak seperti pegawai negeri. Jobdesk pegawai kontrak tidak serapi pegawai negeri. Selama menjadi pegawai kontrak saya mengerjakan pekerjaan yang tidak pasti setiap harinya, terkadang saya mengerjakan pekerjaan tentang administrasi surat menyurat, notulensi rapat, bahkan dokumentasi saat kegiatan, dan pekerjaan lainnya yang tidak jelas. Namun berbeda dengan PNS di instansi. Semua PNS memiliki jobdesk yang jelas, sistem kerja yang jelas, serta segala pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai SOP, tidak ada PNS yang bekerja diluar jobdesknya kecuali ada sesuatu yang menyebabkan PNS tersebut harus “MEMBANTU” jobdesk lain (tetapi hanya membantu bukan bertanggung jawab terhadap jobdesk tersebut).

Atas dasar itulah saya tertarik untuk menjadi seorang PNS. Karena sistem kerja yang tertata dan sesuai jabatan. Empat kali saya mencoba mendaftar PNS (tahun 2017, 2018, 2019, dan 2021), hanya mencoba tanpa belajar. Alhasil saya lolos di percobaan keempat di tahun 2021. Awal mula penempatan saya sudah mulai berekspektasi jobdeks yang jelas. Ternyata setelah masuk justru tidak sesuai ekspektasi. Pandangan kejelasan jobdesk di instansi sebelumnya tidak ada di instansi sekarang. Sempat berpikir apakah kejelasan ini tergantung instansinya atau ada yang salah dengan sistem kepegawaian di instansi sekarang?

Pertanyaan tersebut belum bisa terjawab sampai tulisan ini saya buat. Salah satu kejelasan yang saya maksud adalah SOP teknis yang harusnya ada. Jadi ketika kita bekerja dan pekerjaan tersebut membutuhkan bantuan unit lain, sudah tertulis jelas, sehingga meminimalisir terjadinya miss komunikasi/saling lempar tanggung jawab. SOP teknis juga memungkinkan pekerjaan menjadi nyaman dan menghilangkan budaya bekerja yang tidak sesuai dari senior terdahulu.

Ketika menjadi seorang CPNS dikepala saya adalah mengikuti diklat/pelatihan seperti halnya BUMN atau Swasta ketika menerima pegawai baru. Dengan adanya diklat/pelatihan para pegawai baru bisa bekerja sesuai roles dan tidak kebingungan. Diklat/pelatihan selama menjadi CPNS tidak pernah ada, ketika masuk menjadi CPNS tidak ada diklat/pelatihan di jabatan saya. Semua pekerjaan mengalir begitu saja, sehingga awal-awal bekerja sangatlah bingung. Apalagi bekerja di jobdesk yang bukan jabatan rasanya seperti ikan di darat, atau seperti manusia yang tidak bisa berenang langsung suruh berenang. Walaupun bisa bertanya ke senior namun terasa berat untuk menjalaninnya.

Sudah waktunya instansi pemerintah yang belum menerapkan SOP dengan maksimal untuk bisa berubah. Karena kejelasan pekerjaan dan alur bekerja yang tercatat akan menjadikan pekerjaan di instansi tersebut maksimal dan berkualitas. Setiap pekerja memiliki jabatan melekatnya masing-masing, maksimalkan mereka sesuai jabatan yang diemban bukan dengan memberikan tanggung jawab diluar jabatan mereka. Karena apa gunanya jabatan tapi pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai.